Sistem inti yang telah dikembangkan mulai diterapkan. Sebelum implementasi, dilakukan pelatihan bagi pegawai DJP agar mereka siap menggunakan sistem baru ini dalam pekerjaan sehari-hari.
diharapkan dapat mengurangi potensi kesalahan administrasi, mempermudah akses informasi perpajakan, serta memberikan pengalaman yang lebih baik bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya.
Buku Besar memberikan gambaran posisi utang dan piutang perpajakan wajib pajak. Bagian kredit mencatat hak seperti pembayaran pajak lebih bayar, sedangkan bagian debit mencatat kewajiban seperti pelaporan kurang bayar.
Meminimalisir kesalahan pencatatan laporan pajak, sehingga tidak perlu khawatir adanya ketidaksesuaian laporan pajak.
Meskipun digitalisasi perpajakan sudah dimulai bertahap sejak 2017, namun akses informasi pajak masih terbatas pada profil singkat wajib pajak dan riwayat pelaporan.
"Karena yang ada adalah sekitar 20 sistem sub-aplikasi yang ada di sistem inti perpajakan mulai dari pendaftaran layanan, pengawasan sampai dengan penagihan dan knowledge manajemen ada di dalam sistem yang sedang dibangun," kata Suryo.
Sistem ini dirancang untuk memberikan kemudahan akses dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan kewajiban perpajakan.
adalah sistem administrasi pajak DJP menjadi serba digital sebagai bagian dari reformasi perpajakan.
Apabila sebelumnya Anda sebagai wajib pajak harus mengakses beragam situs DJP, fitur coretax memungkinkan untuk diakses dalam satu aplikasi.
ini adalah sistem yang terotomasi dan terintegrasi sehingga proses administrasi perpajakan website lebih sederhana.
Terima kasih, tim kami akan segera menghubungi Anda. Jika ingin berdiskusi langsung dengan tim kami, silahkan chat kami by way of Whatsapp
Transformasi digital ini diharapkan dapat menyederhanakan proses bisnis pelaksanaan administrasi perpajakan, baik dari sisi DJP dalam melaksanakan tugasnya maupun bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
Menurut Sri Mulyani, DJP sudah melakukan berbagai uji coba dengan 21 proses bisnis yang berubah dengan scope cluster meliputi layanan dan pengumpulan facts, details analitik, pengawasan dan penegakan hukum, serta sistem pendukungnya.
Dwi menambahkan bahwa pemerintah kini memperkenalkan fleksibilitas baru dengan memungkinkan satu kode billing digunakan untuk membayar lebih dari satu jenis setoran pajak. Sebelumnya, lanjut Dwi, setiap jenis setoran pajak memerlukan kode billing yang berbeda.